Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku mempunyai firasat bahwa wacana pelengseran dirinya dari kursi pimpinan DPR adalah bagian dari upaya melemahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Upaya ini, menurut Fahri, sama dengan langkah memecah belah Partai Golkar dan PPP serta menarik PAN dalam pemerintahan.
“Kalau ada yang menganalisis bahwa upaya ini untuk menarik PKS ke pemerintahan, saya punya firasat ini sama bagaimana Partai Golkar dan PPP dipecah dan PAN ditarik dalam pemerintahan. Saya akan klarifikasi hal ini,” ujar Fahri, di Jakarta, Selasa (12/1).
Ia mengingatkan kader-kader PKS akan adanya upaya seperti itu.
“Saya kasih ‘warning’ kepada seluruh kader PKS, jangan merasa aman karena kita sedang diincar. Kita harus hati-hati namun kita tetap punya harapan karena sampai hari ini kita solid,” tegasnya.
Dia mengingatkan bahwa DPP PKS tidak pernah diatur oleh orang per orang.
“PKS tidak diatur oleh orang tapi oleh aturan. Sebagai kader partai dan banyak orang pintar di dalamnya, semua mengerti dan bisa membaca peraturan,” katanya.
Apapun keputusan PKS, semua merujuk pada peraturan sesuai dengan organisasi yang modern.
“Pemimpin juga diikat dengan peraturan, tidak boleh seperti zaman dulu bahwa peraturan hanya untuk rakyat, sementara dia sendiri tidak,” kata Fahri.
Fahri juga mengingatkan fungsi Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS yang menurut Presiden PKS sedang ditugaskan melakukan evaluasi terhadap kader-kader PKS yang menjadi pejabat publik termasuk dirinya, adalah melanggar AD/ART partai karena BPDO tidak punya kewenangan memeriksa seperti itu.
“BPDO itu tugasnya menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap kader-kader PKS yang dianggap melanggar. Jadi tidak ada tugas BPDO melakukan evaluasi. Kalaupun dikatakan ada evaluasi, maka seharusnya yang bisa melakukan adalah fraksi,” tutup Fahri.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
