Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung upaya berbagai elemen bangsa yang menghendaki pembentukan Panitia Khusus Angket Freeport. Bila perlu, partai politik yang mempunyai perwakilan di parlemen dipaksa agar segera membentuk Pansus Freeport.
“Mari kita paksa parpol untuk membuat Pansus Freeport. Apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan, angket itu adalah alat untuk membuka apa yang tidak terbuka. Alat investigasi rakyat Indonesia itu namanya hak angket,” tegas Fahri dalam diskusi dan refleksi akhir tahun di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (12/1).
Diskusi digelar Foros Bangsa dengan mengangkat tema ‘Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia’. Hadir dalam diskusi Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika, politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon, Direktur Indonesia Resources Studies Marwan Batubara, Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi dan Direktur Global Future Institute Hendrajit.
Menurut Fahri, partai politik tidak seharusnya takut membuka hal-hal yang berkaitan dengan Freeport. Apalagi semua dilakukan untuk kepentingan sekaligus meluruskan sejarah bangsa. Salah satunya agar Indonesia tidak terus-terusan difitnah bangsa lain sebagai bangsa penjajah.
“Kenapa takut, (parpol) yang tidak mau membuka berarti ada masalah. Kongkalikong ini harus dibongkar,” imbuhnya.
Fahri juga menyinggung janji politik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada masa kampanye pemilihan presiden 2014 lalu. Dimana Jokowi berjanji akan membuka semua kontrak-kontrak perusahaan asing di Indonesia.
“Saya ingin dengar nyali Jokowi dan JK. Dalam janji dan pidato kampanyenya, bahwa kita (Jokowi-JK) akan buka semuanya. Kok sekarang setelah berkuasa tidak berani buka, buka dong,” jelasnya.
“Dia punya parpol pendukung, buka kalau berani. Harusnya ambil inisiatif, jangan main politik. Kalau ini pintunya sudah terbuka, maka penataan seluruh sektor sumber daya alam akan baik,” tambah Fahri.
Artikel ini ditulis oleh:
