Jakarta, Aktual.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjanji segera mengimplementasikan program Percepatan Akses Keuangan Daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk merespon keinginan Presiden Joko Widodo agar keuangan daerah cepat berputar sehingga perekonomiannya menjadi lebih bertumbuh. Bersama Kementerian Dalam Negeri, OJK akan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Jadi, OJK akan mendorong terlaksananya program PAKD yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif seperti keinginan Pak Presiden,” ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad di Jakarta, Jumat (15/1).
Menurutnya, program ini perlu mendapatkan perhatian serius dalam rangka perluasan akses keuangan bagi masyarakat di daerah. Karena Presiden, kata Muliaman, selalu menekankan perkuat ekonomi daerah agar bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menegaskan, potensi sumber dana di daerah akan dioptimalkan untuk memperluas penyediaan pendanaan produktif. Terutama untuk menggenjot perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta pengusaha pemula di daerah.
Karena dengan pengoptimalan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM, ekonomi daerah serta penguatan sektor ekonomi prioritas dapat mendorong tercapainya struktur pembangunan ekonomi yang lebih baik.
Dan agar program tersebut dapat berjalan lancar, menurut Muliaman, tim tersebut nantinya perlu adanya peran aktif pemerintah daerah. “Karena tugas tim ini nantinya akan menggalang kerja sama di antara berbagai elemen di daerah untuk mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah,” beber dia.
Selain itu OJK juga terus mendorong industri jasa keuangan agar terus berperan aktif dalam membiayai sektor-sektor potensial di daerah. Seperti sektor energi terbarukan, pertanian, kemaritiman dan industri kreatif. Dengan begitu, OJK juga mendorong korporasi ubtuk menjadi lokomotif perekonomian nasional.
“Jadi sumber pendanaan itu bisa dari perbankan, pasar modal maupun industri keuangan nonbank (IKNB). Ini skemanya bisa dalam bentuk pembiayaan jangka panjang,” papar dia.
Ditambahkannya, dalam penyediaan pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan besar itu yang diprioritaskan adalah industri manufaktur akan menjadi prioritas. Karena perannya dinilai penting untuk mengangkat kegiatan ekonomi nasional.
Laporan : Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
