Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menantang Mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk membuktikan kebenaran mengenai kondisi industri bauksit nasional.

“Baguslah, kalau diam semua saya yang bingung, kalau orang banyak bicara, hayok kita cari kebenaran. Saya siap,” kata Faisal di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (26/5).

Ia mengaku tidak akan mundur dan lari dari permasalahan tersebut, dan siap diapakan saja.

“Kalau ingin diapakan saya siap, saya tanggung jawab dengan apa yang saya katakan,” tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Faisal menuding Hatta Rajasa sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional. Kekacauan tersebut bermula pada masa pencalonan Hatta Rajasa menjadi calon wakil presiden 2014 lalu, dimana Hatta melarang ekspor mineral mentah (raw material) termasuk bauksit hingga akhirnya tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014.

Pelarangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014. Faisal basri menuding, pelarangan tersebut terkait permintaan perusahaan alumunium terbesar di Rusia, UC Rusal. Perusahaan tersebut ingin membangun pabrik di Kalimantan, namun mereka ingin mengurangi jumlah bauksit yang beredar di dunia hingga 40 juta ton. Dampaknya harga alumina Rusal melonjak.

Namun, Permen no 1 tahun 2014 inilah yang akhirnya ditabrak menteri ESDM Sudirman Said terkait perpanjangan izin ekspor konsentrat Freeport dan Newmont. Energi Watch Indonesia menilai saat ini Faisal Basri justru sedang ditunggangi kepentingan pihak tertentu untuk mencabut dan membatalkan permen ESDM No 1 tahun 2014 tersebut dan merevisi UU No 4 tahun 2009 tentang minerba.

“Supaya pihak-pihak perusahaan besar seperti Freeeport dan Newmont yang akan habis izin ekspornya bisa terus melakukan ekspor tanpa kewajiban bangun smelter. Faisal Basri jangan asal ngomong tanpa bukti yang kuat, ada bukti, laporkan. Namun dibalik itu semua, semangatnya untuk membatalkan permen ESDM no 1 tahun 2014, Faisal Basri dan pihak-pihak yang mensponsorinya harus berhadapan dengan rakyat,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Eka