Jakarta, Aktual.com — Proses penyewaan kapal listrik dalam waktu tiga tahun hingga lima tahun ke depan, dari negara Turki oleh pemerintah Indonesia, ‘menyimpan’ banyak kejanggalan.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, bahwa kapal yang dioperasikan di wilayah Timur Indonesia itu untuk memenuhi kebutuhan dari krisis listrik, di mana banyak mengalami perubahan spesifikasi dalam proses tender.
“Salah satunya kejanggalan, tadinya nggak pake baling-baling. Kemudian berganti pake baling baling. Ini ada apa, apakah untuk mengkhususkan pihak tertentu,” kata Fabby, kepada wartawan, di Hall Dewan Pers, Jl. Raya Kebon Sirih No.32-34, Jakarta Pusat, Minggu (17/1).
Ia meminta, agar PLN lebih transparan dan membuka informasi ke publik terkait masalah pembiayaan kebijakan tersebut. Menurut ia, nilai efisiensi dari kebijakan yang dilakukan PLN.
Fabby kembali mengatakan, PLN harus mengkaji secara lebih mendalam agar ada optimalisasi dalam pemenuhan kebutuhan listrik di Tanah Air. Tak hanya dengan mekanisme melalui penyewaan yang bersifat sementara.
“Ini katanya sementara tapi waktu penyewaan hingga lima tahun, itu kalau dikalkulasi berapa biaya seluruh, jangan-jangan seharga membeli kapal, PLN harus mengkaji efisiensinya,” punglas Fabby.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
