Jakarta, Aktual.com — Pengamat Politik UI, Muhammad Budyatna, kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memberhentikan Jaksa Agung HM Prasetyo. Ia menekankan demikian agar ke depan Jokowi tidak terbebani dengan Prasetyo yang disebut-sebut dalam kasus dana bansos Pemprov Sumut.
“Supaya tidak menjadi beban di masa datang, Jokowi harus mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo dari kabinet sekaligus menggusur Partai Nasdem dari koalisi pemerintahannya. Bahaya kalau tidak melakukan hal ini,” tegasnya kepada wartawan, Senin (18/1).
Menurutnya, disebutnya Prasetyo dalam kasus dana bansos Pemprov Sumut tidak lepas dari pertemuan petinggi Partai Nasdem dengan mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjonugroho. Jika Jokowi konsisten mendengarkan aspirasi publik, semestinya berlaku sama dalam hal Prasetyo.
“Indikasi permufakatan jahatnya sangat kuat karena sudah ada Gatot dan istrinya, yang melibatkan petinggi Partai Nasdem yang kini menjadi tersangka kasus korupsi, namun Presiden malah membiarkan Jaksa Agung,” kata Budyatna.
Di sisi lain, ia juga mengecam Jaksa Agung Prasetyo yang disebutnya tidak memiliki rasa malu. Prasetyo terus mencari-cari kesalahan orang lain dalam kasus Papa Minta Saham, tetapi tidak bergerak dalam kasus dana bansos. Yang ada, Jaksa Agung justru mencopot penyidik kejaksaan di Sumut yang mengusut kasus tersebut.
“Kalau saya lihat kesalahan Jaksa Agung bukan hanya menutupi kasus yang melibatkan partainya dan bisa jadi melibatkan dirinya juga, tapi juga mencari-cari kesalahan orang lain yang kasus pidananya sangat sumir,” ujar dia.
“Dia terus bicara kasus Papa Minta Saham, padahal jelas tidak memiliki bukti yang bisa mempidanakan Novanto. Langkah ini saya yakin sekedar mengalihkan isu saja. Jokowi harus mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Nasdem dari koalisinya yang otomatis mengeluarkan Jaksa Agung dari kabinet. Sekali dayung, dua masalah selesai,” tambah Budyatna.
Artikel ini ditulis oleh:
