1 dari 4
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) berjalan menuju kursinya masing-masing untuk memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas soal pengelolaan kawasan perdagangan bebas Batam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/1). Presiden Joko Widodo menegaskan permasalahan dualisme antara pemda dan Badan Pengusahaan Batam dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam harus segera diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, penyediaan infrastruktur dan kecepatan perizinan. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas soal pengelolaan kawasan perdagangan bebas Batam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/1). Presiden Joko Widodo menegaskan permasalahan dualisme antara pemda dan Badan Pengusahaan Batam dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam harus segera diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, penyediaan infrastruktur dan kecepatan perizinan. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas soal pengelolaan kawasan perdagangan bebas Batam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/1). Presiden Joko Widodo menegaskan permasalahan dualisme antara pemda dan Badan Pengusahaan Batam dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam harus segera diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, penyediaan infrastruktur dan kecepatan perizinan. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil (kanan) berbincang dengan Kepala BKPM Franky Sibarani (kiri) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas yang membahas soal pengelolaan kawasan perdagangan bebas Batam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/1). Presiden Joko Widodo menegaskan permasalahan dualisme antara pemda dan Badan Pengusahaan Batam dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam harus segera diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, penyediaan infrastruktur dan kecepatan perizinan. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara















