Jakarta, Aktual.com – Rencana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bangun rumah susun untuk personel TNI/Polri terus menuai kritik.
Anggota Komisi D DPRD DKI, Veri Yonnevil khawatir anggaran hibah bangun rusun yang diambil dari APBD DKI itu bisa menimbulkan masalah tumpang tindih anggaran.
“Sebab TNI/Polri kan sudah ada anggaran tersendiri dari APBN,” ujar politisi Hanura itu, kepada Aktual.com, Selasa (19/1).
Berdasarkan dokumen APBD DKI 2016 yang diperoleh Aktual.com, Kodam Jaya diketahui mendapatkan hibah senilai Rp4.324.384.550 yang direkomendasikan Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Senin (18/1) lalu, Ahok janji bangun puluhan ribu unit rusun bagi personel TNI/Polri di 2016. “Kami akan bangun 57 tower dengan 16 lantai, 35 blok dan 20.188 unit rusun sekelas apartemen,” ujar dia, Senin (18/1).
Hunian vertikal tersebut bakal dibangun di atas lahan milik TNI/Polri dengan alasan menghemat biaya akomodasi. Adapun anggaran yang dikucurkan mencapai Rp46 triliun. Pemprov DKI, lanjut Ahok, juga bakal memfasilitasi aparat pertahanan dan keamanan dengan bus TransJakarta gratis.
Artikel ini ditulis oleh:
