Jakarta, Aktual.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengkritisi proses pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda), terkait reklamasi teluk Jakarta yang sedang digodok di DPRD DKI Jakarta.
Sebab, kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) KNTI DKI, Muhammad Taher, Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD justru mengundang tokoh nelayan ‘titipan’ pengembang.
Taher menceritakan, saat pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) serta Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis Pantura Jakarta berlangsung beberapa waktu lalu, ada beberapa orang yang mengaku sebagai tokoh nelayan.
“Pada saat itu, dia (tokoh nelayan) sangat mendukung sekali keputusan dengan adanya reklamasi,” ujarnya kepada Aktual.com di Jakarta, Kamis (21/1).
Tak kenal dengan tokoh nelayan tersebut, pada forum itu, Taher lantas mempertanyakan ketokohan orang ini. “Saya pertanyakan ketokohan anda, saya bilang,” ucapnya.
Dia juga mempertanyakan keberadaan tokoh nelayan ‘susupan’ itu ketika sekira 700 nelayan menggelar demo menolak reklamasi beberapa waktu sebelumnya.
“Kalau memang bapak ditokohkan di Muara Angke, kenapa bapak tidak tampil di depan?” katanya.
“Ternyata, orang-orang ini dibawa oleh pengembang,” imbuhnya,
Karenanya, KNTI, tegas Taher, meminta kejelasan posisi DPRD terkait reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta.
“Jangan dibikin abu-abu. Jadi, seakan-akan memang nelayan itu mendukung dengan adanya reklamasi,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
