Jakarta, Aktual.com — Pengamat ekonom Indef, Ahmad Heri Firdaus menyebut kinerja Menteri BUMN, Rini Soemarno nyaris tak ada gaungnya. Bahkan Menteri Rini sosok yang miskin terobosan, kalau tidak ada anggaran hanya minta penyertaan modal negara (PMN) dan privatisasi. Jika Presiden Joko Widodo mengganti Rini, hal tersebut dianggap sebagai langkah tepat.
“Pencopotan Rini akan jadi sentimen positif. Setidaknya akan membangun harapan baru. Selama ini kinerja Menteri Rini jadi momok di pemerintahan Jokowi-JK,” sebut Heri kepada Aktual.com, di Jakarta, Kamis (21/1).
Dari kinerja yang ada, saran dia, Rini memang sosok awal yang harus dievaluasi. Pasalnya selama ini BUMN tidak kreatif dan cenderung membebani kas negara.
“Sedikit-sedikit minta PMN, sedikit-sedikit suruh privatisasi. Memang kita butuh infrastruktur yang harus dibangun oleh BUMN. Tapi caranya bukan begitu,” tandas dia.
Dengan kondisi begitu, kata dia, memperlihatkan kapasitas dia yang minim terobosan. Sebab semua aksi korporasi perusahaan pelat merah itu akan bisa dilaksanakan jika ada persetujuan Menteri Rini. Padahal dana yang dikelola BUMN lain bisa digunakan untuk membangun infrastruktur.
Dia menyebut dana menganggur yang terparkir di perbankan nasional jumlahnya triliunan rupiah. Belum lagi dana yang ada di perusahaan asuransi pelat merah.
“Dana-dana itu bisa digunakan BUMN dengan skema tertentu tanpa harus ngutang,” sindirnya menyoal kebijakan tiga bank BUMN yang ngutang dari China Development Bank (CDB).
Pasalnya, dengan cara yang dilakukan Menteri Rini selama ini, berpotensi merugikan keuangan negara lebih besar lagi.
“Kalau proyek yang dibangun hasil ngutang itu tidak laku, itu berpotensi merugikan keuangan negara,” tandas dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menyatakan Hasil Keputusan Pansus Pelindo sudah merekomendasikan pada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Artinya, secara politik dan Konstitusi artinya Rini Sumarno sudah bukan lagi seorang Menteri BUMN.
Selain itu, Total Aset BUMN yang saat ini dikatakan naik tercatat mencapai Rp5.395 triliun, angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 hanya sebesar Rp4.577 triliun. Namun, pendapatan BUMN justru turun dibandingkan tahun 2014. Total pendapatan BUMN tahun 2015 hanya sebesar Rp1.728 triliun, pendapatan ini menurun dibanding dengan tahun sebelumnya mencapai Rp1.932 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
