Jakarta, Aktual.com — Presiden Jokowi diminta untuk menindaklanjuti hasil keputusan Pansus Pelindo yang merekomendasikan pencopotan Rini Soemarno dari kursi Menteri BUMN.
Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan mengungkapkan mestinya pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, segera menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh Pansus Pelindo yang selama ini menilai kinerja Rini Soemarno di sektor BUMN.
Menurut Dani, yang harus diperhatikan bahwa DPR memang punya hak untuk membuat Pansus dan hak konstitusional yang melekat pada mereka, dan hasil dari pansus tersebut merekomendasikan agar Menteri BUMN Rini Soemarno dicopot.
“Bagi presiden Jokowi, rekomendasi Pansus DPR ini tidak bisa dipandang enteng karena dalam pansus tersebut selain punya dasa konstitusional, juga merupakan kumpulan kekuatan politik di parlemen,” kata Dani kepada Aktual.com, Kamis (21/1).
Dani menuturkan, karena Pansus tersebut adalah kekuatan politik, tentu penting bagi presiden untuk menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi. Minimal kemudian segera melakukan cek dan ricek apakah yang ditemukan oleh Pansus DPR itu benar.
“Kalau tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakstabilan politik dan menggangggu kinerja pemerintahan kedepan,” tuturnya.
Lanjut Dani, secara umum publik menilai bahwa kelihatannya selama setahun dibawah kepemimpinan Rini, kementerian BUMN belum memperlihatkan progres yang positif dalam mendukung pembangunan ekonomi secara nasional.
“Masalah BUMN selama ini kita lihat belum selesai, kementerian BUMN terlihat tidak punya roadmap kedepannya, sehingga arah BUMN menjadi tidak jelas,” lanjut Dani.
Selain itu, tugas BUMN jika dikaitkan dengan janji nawacita pemerintahan saat ini, yang menjadikan BUMN sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional belum terlihat.
“Ini yang jadi kelemahan dasar Menteri Rini, belum terlihat untuk menjadikan BUMN jadi agen pembangunan ekonomi secara nasional sesuai arah dan cita nawacita,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
