Jakarta, Aktual.co — Mantan ketua tim reformasi tata kelola migas (RTKM) Faisal Basri mengatakan bahwa dirinya mengantongi data dan bukti terkait tudingannya kepada mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Hatta Rajasa.
Faisal menuding Hatta Rajasa sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional. Kekacauan tersebut bermula pada masa pencalonan Hatta Rajasa menjadi calon wakil presiden 2014 lalu, dimana Hatta melarang ekspor mineral mentah (raw material) termasuk bauksit hingga akhirnya tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014.
Pelarangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014. Faisal basri menuding, pelarangan tersebut terkait permintaan perusahaan alumunium terbesar di Rusia, UC Rusal. Perusahaan tersebut ingin membangun pabrik di Kalimantan, namun mereka ingin mengurangi jumlah bauksit yang beredar di dunia hingga 40 juta ton. Dampaknya harga alumina Rusal melonjak.
“Data? Oh iya ada, yang bersaksi juga mau banyak. Jadi kan, kalau saya tidak bicara gini, ini kan resiko ya buat saya, ngapain sih saya. Hatta Rajasa juga teman saya dulu, sama-sama di PAN, nothing personal, tapi kalau tidak ada yang bicara gini, nunggu hukum, nunggu bukti, wah rusak negeri ini. Jadi ga apa-apa deh saya jadi korban,” ungkap Faisal saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (26/5).
Ia juga angkat bicara terkait reaksi beberapa kalangan yang menyebut tudingannya menyimpan agenda terselubung dan sarat akan kepentingan kelompok tertentu.
“Siapa? Silahkan saja. Bongkar aja. Nah saya terbuka sekarang, dengan terangkatnya ini jadi semua orang ngomong, ayo dong ngomong semuanya. Sektor migas semuanya ngomong, ada ada pak Yusni Usman dari Jogja yang caci maki katanya tim (RTKM) bohong, bagus, makin banyak yang kaya gitu makin keliatan petanya, nanti tinggal ditelusuri kenapa, oh ada yang karena kalah tender, ada yang pernah apa, keliatan semua,” terang Faisal.
Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean, tudingan Faisal Basri terlalu bersayap dan seperti menyimpan agenda terselubung. Pasalnya, Permen ESDM No 1 tersebut dikeluarkan oleh Jero Wacik bukan oleh Hatta Rajasa. Meski pada saat yang bersamaan bahwa Hatta Rajasa adalah menko perekonomian.
“Tidak serta-merta Faisal Basri mengaitkan kebijakan permen itu atas desakan Rucal yang rencananya dulu memang akan berinvestasi di Indonesia. Faisal Basri perlu menunjukkan bukti-bukti tuduhannya supaya jernih,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, saat ini Faisal Basri justru sedang ditunggangi kepentingan pihak tertentu untuk mencabut dan membatalkan permen ESDM No 1 tahun 2014 tersebut dan merevisi UU No 4 tahun 2009 tentang minerba.
“Supaya pihak-pihak perusahaan besar seperti Freeeport dan Newmont yang akan habis izin ekspornya bisa terus melakukan ekspor tanpa kewajiban bangun smelter. Faisal Basri jangan asal ngomong tanpa bukti yang kuat, ada bukti, laporkan. Namun dibalik itu semua, semangatnya untuk membatalkan permen ESDM no 1 tahun 2014, Faisal Basri dan pihak-pihak yang mensponsorinya harus berhadapan dengan rakyat,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
