Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi V DPR, Epriyadi Asda tidak menampik jika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PUPR) memiliki proyek pengembangan jalan skala besar di Maluku, seperti proyek yang ‘dimainkan’ oleh Damayanti Wisnu Putranti.
Meski tidak menyebutkan secara spesifik lokasi proyek jalan gelondongan itu, Asda mengatakan bahwa berbagai proyek tersebut memang masuk dalam rencana kerja Kementerian PUPR.
“Kalau seandainya itu ada dalam rencana kerja Kementerian PUPR, itu mungkin ada. Tapi kalau nggak iya nggak ada. Kami sendiri tidak tahu ada apa tidak,” kata Asda, di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).
Dia menjelaskan, Kementerian PUPR memiliki anggaran untuk tahun anggaran 2016 lebih dari Rp 100 triliun.
“Contoh yang kami bicarakan, anggaran Kementerian PUPR Rp 100 sekian triliun. Sekian triliun diberikan kepada ini, sekian triliun ke sini, ke program ini, apa disebutkan disitu,” terang dia.
Politikus PPP itu pun, sedikit membeberkan alokasi anggaran di lembaga pimpinan Basoeki Hadimoeljono. Namun, lagi-lagi Asda tidak bisa menyebutkan berapa anggaran pengembangan jalan di Maluku.
“Contohnya untuk irigasi yang terdiri dari beberapa (anggarannya) Rp 4 sekian miliar. Ini sekian, dibagian jalan dan jembatan di daerah ini sekian. Tapi apa-apa saja kami nggak tahu,” ujarnya.
Diketahui, Damyanti terjerat kasus dugaan suap ‘pengamanan’ proyek jalan di Maluku. Anggota Komisi V itu diduga menerima suap dari Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir.
Proyek jalan yang ‘dimainkan’ oleh Damayanti terletak di Maluku. Dugaannya, pejabat struktural di DPP PDIP itu ‘mengamankan’ proyek jalan di Selwaru dan Larat yang total anggarannya mencapai Rp 130 miliar.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
