Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo pekan lalu meresmikan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek senilai Rp79 Trilun ini mendapat sorotan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan partainya menilai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak dibutuhkan oleh rakyat.
“Sebenarnya yang dibutuhkan perspektif teman-teman di DPP PDIP dan Fraksi PDIP itu kereta yang lancar antara Jakarta – Surabaya. Karena mobilitas penduduk, barang dan jasa dari DKI ke Jawa Tengah dan Jawa Timur itu penting, itu yang efek multiplayer-nya besar kemanfaatannya,” ucap Hendrawan saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (26/1).
Ia menambahkan akses transportasi Jakarta-Bandung sudah terpenuhi dengan adanya rute jalan tol Cipularang.
“Sementara Jakarta – Bandung sudah ada tol, dua kota ini sudah sangat padat dan dukungan lingkungan sudah semakin menipis kalau dari perspektif lingkungan,” papar anggota Komisi XI DPR RI itu.
Ketika ditanyakan, apakah sikap itu menujukan perlawanan terhadap saran dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap proyek senilai puluhan triliun tersebut. Hendrawan hanya mengatakan jika Menteri BUMN Rini Soemarno punya kepentingan dalam proyek ini.
“Tentu Ibu Rini punya kepentingan, karena memang Bu Rini dari awal memberikan perhatian terhadap proyek infrastruktur di Sumatera, Sulawesi, Papua, pelabuhan udara dan laut,” tandasnya.
Seperti diketahui pembangunan kereta cepat ini juga sempat ditolak oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
“Soal kereta cepat itu, apa benar sudah menjadi kebutuhan rakyat? Apa sudah terakomodir rakyat di bagian timur,” ujar Megawati di JCC Senayan Jakarta, Rabu, 27 Oktober 2015.
Mega saat itu menyarankan pemerintah untuk mendahulukan pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah timur Indonesia.
“Jangan dibangun kereta cepat dulu. Kasih ke Timur, dengan kereta double track terlebih dahulu,” ucap Mega
Namun ternyata saran Megawati tidak didengar oleh Presiden Joko Widodo. Dalam proyek itu ada konsorsium BUMN dibawah kendali Menteri Rini Soemarno, terdiri atas PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PTPN VIII dan PT KAI. Demikian pula dengan China menggunakan konsorsium di bawah China Railway Corporation.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
