Jakarta, Aktual.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan perlunya kajian secara komprehenship terhadap pinjaman utang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini berkaca dari salah satu kegiatan yang dilakukan Kementerian BUMN, yakni proyek kereta cepat Jakarta – Bandung.
Rieke menyatakan demikian sebab pinjaman utang luar negeri tersebut bisa melenggang mulus tanpa melalui pembahasan atau minimal pemberitahuan ke legislatif.
“Saya berharap ada kajian komprehensip, bisakah pinjaman utang luar negeri dengan alasan untuk pembangunan infrastruktur, itu melalui BUMN tanpa diberitahukan ke DPR, bisa tidak? Boleh tidak dalam sistem ketatanegaraan kita hal itu dilakukan?,” kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1).
Disinggung bagaimana proyek kereta cepat Jakarta – Bandung yang diakuinya tidak menggunakan anggaran negara atau APBN. Akan tetapi, ia mengingatkan jika dalam proses pelaksanaannya BUMN bersangkutan merugi atau bangkrut, maka mau tidak mau negara dipaksa menanggung bebannya.
Proyek kereta cepat Jakarta – Bandung dikerjakan konsorsium antara China Railway International Co. Ltd dengan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PT Pilar ini merupakan gabungan dari empat BUMN.
“Memang tidak pakai anggaran negara, tetapi kalau bangkrut, yang nanggung siapa? Negara yang nanggung. Kalau enggak asetnya diambil asing. Silahkan saja atur semaunya, silahkan saja,” ucap Rieke.
Artikel ini ditulis oleh:
