Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menegaskan bahwa pihaknya akan menolak keras rencana pemerintah untuk mengubah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menjadi Bad‎an Usaha Milik Negara (BUMN) khusus. Pasalnya, langkah itu dinilai akan membuat sistem menjadi lebih rumit.

“Kami menolak keras dikonversinya SKK Migas jadi BUMN khusus. Sebab ini akan menciptakan sistem yang ribet,” kata Kurtubi di Jakarta, Jumat (5/6).

Ia mengatakan, Indonesia cukup memiliki satu BUMN migas yaitu PT Pertamina (Persero). Sebab pembentukan BUMN migas baru justru akan menciptakan benturan kepentingan dengan Pertamina.

“Kalau dibentuk mana lapangan minyaknya, pom bensinnya, tankernya, kilangnya. Jangan-jangan BUMN ini hanya punya aset dan meja. Aneh, di dunia itu enggak ada seperti ini konsepnya. Kasihan negeri ini, jangan dijadikan bahan eksperimen kedua kalinya. Setelah eksperimen pertama BP Migas ke SKK Migas gagal,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka