Jakarta, Aktual.com — Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat (Sumbar) Puji Atmoko mengemukakan perlu dibentuk “roadmap” atau peta jalan pengendalian inflasi agar angkanya rendah dan stabil.
“Meski pada 2015 inflasi Sumbar terendah nasional sebesar 1,08 persen, risiko inflasi 2016 diperkirakan masih tinggi sehingga perlu disusun peta pengendalian,” kata dia di Padang, Selasa (26/1).
Ia menyampaikan hal itu pada pertemuan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dihadiri pemangku kepentingan terkait dan Sekretaris Daerah Sumbar Ali Asmar.
Menurut dia diperlukan perlakuan khusus terutama pada kelompok pangan bergejolak inflasi dapat terkendali.
Membaiknya perekonomian akan berimbas pada naiknya daya beli yang juga akan berpengaruh terhadap angka inflasi, ujar dia.
Ia mengatakan dalam peta jalan tersebut disusun target inflasi yang rendah dengan membuat program pengendalian yang terstruktur dari pusat hingga daerah.
“Cakupan peta jalan tersebut meliputi aspek produksi, tata niaga, infrastruktur, kelembagaan, konektivitas, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dalam mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Ia mengatakan untuk meningkatkan produksi komoditas pangan perlu dioptimalkan program sekolah lapang dan penyuluh pertanian guna meningkatkan hasil panen.
Kemudian memperkuat kerja sama antardaerah guna menekan faktor pemicu inflasi, kata dia.
Sementara, Sekretaris Daerah Sumbar Ali Asmar menyampaikan ada empat persoalan yang menjadi pemicu inflasi di daerah itu sehingga pemerintah daerah perlu memperhatikan agar inflasi terkendali.
“Pertama soal sistem tata niaga perdagangan, manajemen stok, kondisi infrastruktur dan panjangnya rantai pasokan bahan pangan,” kata dia Menurut Ali sistem tata niaga perdagangan terutama bahan pangan perlu diperbaiki agar tidak terjadi kelangkaan.
Misalnya cabai, karena sebagian kebutuhan Sumbar didatangkan dari Jawa, jika pasokan terganggu akan langsung menyebabkan harga melonjak, ini harus diantisipasi, ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, manajemen stok perlu diperbaiki dengan menyiapkan gudang untuk menyimpan bahan pangan utama sehingga saat terjadi kelangkaan dapat dilakukan operasi pasar.
Berikutnya kondisi infrastruktur seperti jalan juga akan berpengaruh jika kondisinya jelek karena akan memperbesar biaya operasional pengangkutan komoditas pangan.
Lalu, masih panjangnya rantai perdagangan komoditas pangan dari petani hingga sampai ke tingkat pembeli juga perlu diperpendek sehingga tidak terjadi spekulasi harga.
Untuk itu, pemerintah provinsi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah harus terus melakukan pengawasan pergerakan harga komoditas pangan dan melakukan kerja sama dengan daerah penghasil pangan, katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
