Jakarta, Aktual.com — DPRD DKI Jakarta mengkritisi tata kelola pemerintahan ibukota dalam mengantisipasi banjir.
Sebab, kata Sekretaris Komisi A DPRD, Syarif, kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI tak maksimal dalam menghadapi banjir nanti, karena masih memiliki banyak hambatan.
“Misal untuk penanggulangan bencana, dia diberi kewenangan bantuan non-pangan. Pangan itu lewat Dinas Sosial,” ujarnya di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/1).
Kemudian, BPBD juga tak memiliki alat untuk mendeteksi ketinggian sungai. Kalaupun ada, alat yang dibeli pada 2015 cuma sensor rob sebanyak dua unit.
“Kalau yang digembar-gemborin Ahok itu bukan alat deteksi, itu cuma CCTV di pintu air,” jelasnya.
Selain itu, personel BPBD pun masih minim untuk dikerahkan nantinya.
Artikel ini ditulis oleh:
