Jakarta, Aktual.com — Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan kepada Panglima TNI dan kementerian terkait sejalan dengan proyek kereta cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta – Bandung yang dikabarkan bakal menggusur kompleks strategis lapangan udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Jakarta.
Komisi I merasa terkejut dengan adanya informasi tersebut, sebab selama ini tidak ada pembicaraan atau minimal pemberitahuan perihal proyek kereta cepat melalui kompleks strategis Lanud Halim Perdanakusuma.
“Cetak biru pembangunan kereta cepat, itu mau dibuat seperti apa? Misalnya pemerintah Jakarta membangun MRT, itu kan jelas tuh ada blueprint-nya,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).
Cetak biru perencanaan pembangunan kereta cepat, menurutnya sangat penting disampaikan ke DPR sebab proyek tersebut menyangkut berbagai aspek. Salah satunya yang terkait dengan mitra kerja Komisi I adalah TNI.
Selain itu, pihak-pihak yang terdampak atas proyek senilai USD5,5 miliar itu juga mengetahui, berikut masyarakat pada umumnya. Hal itu penting minimal pemerintah bisa menetapkan langkah-langkah antisipatif apabila proyek tersebut muncul permasalahan pada saat proses pengerjaannya.
“Masyarakat atau user itu pada akhirnya akan tahu, termasuk masyarakat disekitar kita yang mungkin akan terkena dampak itu tahu terlebih dulu. Sehingga sebaiknya dipublikasikan rencananya, blue printnya, supaya lebih bisa diantisipasi kalau timbul masalah,” jelas Hanafi.
“Jangan lantas yang penting jalan kemudian masalah muncul baru reaksi-reaksi, nanti lama-lama malah mengganggu proyek itu sendiri,” lanjut dia.
Artikel ini ditulis oleh:
