Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, menyatakan bahwa Komisi I hingga kini tidak pernah mendapatkan pemberitahuan perihal proyek kereta cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta – Bandung bakal menggusur kompleks strategis lapangan udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Jakarta.
“Pertama kita juga ingin dengar dari TNI, sebagai penguasa dari Halim itu, punya pertimbangan atau keberatan terhadap proyek itu atau tidak,” kata Hanafi di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (27/1).
Jika nantinya, setelah Komisi I mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dimana penjelasannya ternyata ada keberatan, Komisi I meminta pemerintah mendengarkan dengan baik.
“Kalau ada (keberatan), tentu itu harus didengarkan pemerintah selaku pembawa investor dan penyelenggara proyek kereta cepat,” jelasnya.
Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan infrastruktur sudah seharusnya dibicarakan dengan baik pada pihak-pihak terkait. Dengan begitu ada kesamaan visi mengenai proyek yang direncanakan dan dijalankan.
Bukan hanya pelaksana dari proyek kereta cepat senilai USD5,5 miliar, yakni antar kementerian terkait, melainkan juga pihak-pihak lain yang menyertainya.
“Jangan sampai Kementerian BUMN atau Perhubungan menjalankan proyek ini, tapi sektor lain seperti TNI malah protes. Ini tidak bagus untuk pesan ke dunia bisnis investasi, bahwa ada ketidaksinkronan sendiri diantara pemerintah. Sebaiknya diselesaikan dulu sebelum muncul masalah baru,” tutur Hanafi.
“Belum ada (pemberitahuan), makanya ingin kita dengar cetak birunya seperti apa. Ke TNI dan Kementerian BUMN agar kita tahu, dan disampaikan ke publik seperti apa blue printnya,” sambungnya.
Artikel ini ditulis oleh:
