Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) yakin ada barter anggaran di DPRD. Yang membuat program pengadaan UPS melenggang masuk APBD-perubahan DKI 2014.
Keyakinan Lulung tercetus berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri atas APBD-perubahan DKI 2014 dan Surat Ketua Komisi E Firmansyah ke Ketua DPRD Ferial Sofyan. Yang menyimpulkan tidak ada program pengadaan UPS. (Baca: Tak Ada Evaluasi Kemendagri Soal Pengadaan UPS pada APBD-P DKI 2014)
“Ini sangat jelas (ada barter),” ujar dia menjawab pertanyaan Aktual.com, usai bersaksi untuk kasus UPS di pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/1). (Baca: Hasil Rapat Internal, Komisi E Tidak Dorong UPS dan Sumber Waras)
Berdasarkan informasi yang diperoleh Aktual.com, disebut-sebut kalau adanya program yang ‘dimatikan’, terkait erat dengan ‘barter’ anggaran di APBD-P DKI 2014. Yang kemudian memunculkan anggaran pengadaan UPS.
Sambung Lulung, dirinya juga dapat informasi soal barter anggaran saat diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk audit investigasi pembelian lahan RS Sumber Waras.
Sedangkan saat ditanya adanya upaya dari DPRD untuk ‘mematikan’ program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dari APBD-P 2014, Lulung mengaku tidak tahu. Alasan dia, dirinya saat itu tidak aktif dan berkesinambungan mengikuti pembahasan APBD-P 2014. “Program apa (yang dimatikan-red) saya enggak tahu,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
