Jakarta, Aktual.com — Keinginan kontroversi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, yang menunjukkan isyarat akan memberikan izin ekspor konsentrat tanpa memberlakukan uang jaminan sebesar USD530 juta, sebagai komitmen pembangunan smelter yang seharusnya di tunaikan PT Freeport Indonesia, menjadi bumerang dan mendapat penolakan dari DPR-RI.
Anggota DPR-RI dari Komisi Energi, Kurtubi, yang juga berasal dari Fraksi Nasdem menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan keinginan Menteri Sudirman Said atas persyaratan izin ekspor konsentrat. Bahkan dia menegaskan bahwa Fraksinya di komisi energi, minta ditinjau kembali persyaratan membangun smelter sebagai syarat izin export konsentrat.
“Fraksi Nasdem di Komisi energi berpendapat bahwa mestinya Pemerintah mendorong Freeport membangun smelter di Papua, syarat izin ekspor perlu di dievaluasi dan ditetapkan kembali,” kata Kurtubi kepada Aktual.com, Minggu (31/1)
Menurut hasil kajiannya, ada beberapa alasan pentingnya pembangunan smelter di Papua, diantaranya untuk memperkecil kesenjangan antara Indonesia Timur sebagai Penghasil Tambang, dengan Indonesia bagian barat.
Selanjutnya pembangunan smelter di Papua dipercaya bisa mempercepat pembangunan di Papua dengan menetapkan daerah penghasil tambang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus berbasis Tanbang.
Yang terpenting menurutnya adalah membangun smelter di Papua lebih efisien dibanding di Gersik.
“Di Papua jauh lebih efisien, pengadaan tanah pasti lebih murah daripada di Gersik, hemat ongkos angkut konsentrat dari Papua ke Gersik untuk masa 50 tahun kedepan, serta upaya mendorong industri hilir masuk ke Papua,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan PT Freeport Indonesia meminta keringanan syarat wajib untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat.
Permohonan dari dua syarat tersebut adalah pemberlakuan bea keluar 5 persen, dan memberikan uang jaminan smelter USD530 juta.
Menanggapi permohonan itu, Sudirman berpendapat bahwa yang menjadi benar-benar wajib adalah bea keluar 5 persen, sedangkan uang jaminan pembangunan smelter sebesar USD530 juta, tidak mesti.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Nebby
