Jakarta, Aktual.com — Paradigma pembangunan infrastruktur oleh pemeritahan Jokowi-JK dinilai berbahaya dan eksploitatif, kebijakan yang ada berorientasi pada keuntungan dan tanpa merasa kasihan terhadap rakyat.
Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng yang juga sekaligus Kepala Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno mengatakan bahwa pembangunan seharusnya memberikan pelayanan secara gratis kepada rakyat, bukan sebaliknya mengekploitasi rakyat.
“Paradigma pembangunan infrastruktur Jokowi-JK sangat berbahaya dan eksploitatif, kalau dulu proyek dibangun negara dan dinikmati publik secara gratis, sekarang telah berubah menjadi sebagai alat mencari keuntungan,” tutur Daeng dalam diskusi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Vs Restrukturisasi BUMN di kawasan Cikini Jakarta, Minggu (31/1).
Selain itu, dia juga mengemukakan bahwa BUMN sangat berjalan lamban, dengan begitu BUMN akan berujung pada privatisasi karena sahamnya bisa dijual kepada swasta.
Dia menceritakan bahwa dulunya banyak rakyatnya yang menyumbang dan menghibahkan tanah dalam rangka mendukung berdirinya BUMN. Harapan rakyat agar BUMN sesuai semangat pasal 33 undang-undang dasar yang mana dikelola oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat, namun nyatanya sekarang dikelola secara privat untuk kemakmuran dan keuntungan pemegang saham
“Pengelolaan BUMN telah bergeser dari pada pasal 33 UUD 1945. Dahulu dikelola untuk rakyat Indonesia secara privat, namun sekarang keuntungan dibagi-bagi untuk pemegang saham,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
