Jakarta, Aktual.com – Rencana Pemerintah Provinsi DKI untuk menarik iuran parkir mobil Rp1 juta/bulan kepada para penghuni rumah susun, menuai kritik.
Sekretaris RT 04 RW 10 Rusun Griya Tipar Cakung (RGTC), Jakarta Timur, Alif Purnomo berpendapat ketimbang menarik iuran parkir sebesar itu, lebih baik Pemprov DKI fokus perbaiki fasilitas serta sarana prasarana (sapras) rusun.
Sebab menurut dia unit pengelola teknis (UPT) rusun terkesan abai terhadap fasilitas dan sapras yang ada. “(Pengelola) tahunya cuma nagih iuran. Kalau kaya gini, kaya pemilik kontrakan aja,” ujar dia dengan nada kesal, saat dihubungi Aktual.com, Senin (1/2).
Terlebih lagi, ujar dia, banyak kasus penghuni rusun yang kehilangan kendaraan bermotornya saat diparkir. “Keamanan di sini jauh lebih penting, karena di sini enggak ada jaminan, meski ada sekuriti, karena cuma jaga gedung,” beber Alif.
“Kalau ada kehilangan, dia enggak tahu, enggak tanggung jawab, karena sistemnya enggak ada. Sudah berkali-kali hilang, bisa dicek ke polsek,” imbuhnya.
Tak hanya itu, menurut Alif, kondisi rusun cukup gersang, lantaran minim pepohonan. Bahkan sampai berhari-hari sampah penghuni tidak diangkut.
“Seharusnya, ini kan jadi tanggung jawab pengelola. Kalau bukan penghuni yang tanam, masih gersang sampai sekarang,” tandasnya.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Aktual.com, diketahui Kepala UPT Rusun Cakung Dinas Perumahan, Alboin Sitorus, menerbitkan pengumuman tertanggal 28 Januari 2016. Isinya, melarang penghuni memarkirkan mobilnya di dalam area hunian vertikal tersebut.
Apabila tak mengindahkan peraturan yang berlaku pada 29 Januari itu, maka dikenakan pembayaran Rp1 juta/bulan disertai pernyataan tertulis.
Artikel ini ditulis oleh:
