Menko Perekonomian Damin Nasution (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) memaparkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/12). Pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi sekaligus untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yaitu kebijakan satu peta (one map policy), mempercepat pembangunan kilang minyak untuk meningkatkan produksi, serta pemberian insentif bagi jasa pemeliharaan pesawat. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/NZ/15

Jakarta, Aktual.com — Dua perusahaan elektonik asal Jepang menutup lini produksiya di Indonesia yakni PT PT Panasonic Lighting dan PT Toshiba Indonesia pada awal tahun ini. Penutupan ini membuat setidaknya 2.500 karyawan di PHK oleh perusahaan.

Langkah dua perusahaan ini disebut-sebut merupakan respon dari pemerintah Jepang atas kekecewaan mereka pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek dengan nilai investasi Rp79 triliun tersebut sejak awal memang digagas oleh Jepang.

Namun pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo justru menunjuk Tiongkok sebagain investor kereta cepat. Pemerintah Jepang sempat memberikan reaksi keras atas tindakan Indonesia.

Menanggapi kabar tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah penutupan perusahaan yang berlokasi di Cikarang tersebut dikaitkan dengan proyek kereta cepat.

“Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan peristiwa kereta cepat karena ini betul-betul proses yang terjadi pada perusahaan itu sendiri,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/2).

Pramono mengatakan hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Jepang sudah kembali normal pasca penunjukan Tiongkok sebagai investor kereta cepat.

“Hubungan Indonesia-Jepang, Indonesia-China, sekarang ini sudah berjalan baik, normal, karena apa pun yang diputuskan oleh pemerintah dilakukan secara terbuka,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara