Beijing, Aktual.com – Pejabat pemerintahan Tiongkok yang juga pengurus Partai Komunis, dilarang untuk melakukan aktivitas keagamaan meskipun pada saat mereka pensiun. Mereka juga diharuskan menentang apa yang pemerintah sebut dengan istilah pengkultusan.

Undang-Undang Tiongkok memberlakukan kebebasan memilih keyakinan, namun dalam kenyataannya paham atheis yang menjadi pedoman sah Partai Komunis mengendalikan secara ketat berbagai kegiatan keagamaan dan para pejabat yang menjadi anggota partai tersebut diminta tidak menjalankan kewajiban agamanya.

Dalam salah satu penjelasan aturan baru yang dipublikasikan oleh sebagian besar koran milik pemerintah, partai yang menguasai organisasi pemerintahan mengawasi keputusan personal menyebutkan bahwa para pejabat pensiun yang juga anggota partai politik tersebut, harus mengikuti aturan baru.

“Ada aturan yang jelas bahwa pejabat pensiun yang anggota partai tidak boleh percaya kepada agama dan tidak boleh menghadiri aktivitas keagamaan, serta harus berjuang keras melawan kultus jahat,” kata seorang pejabat yang tidak bersedia menyebutkan namanya dalam keterangan panjang lebar, dikutip dari Reuters, Jumat (5/2).

Para pejabat berwenang telah menghilangkan apa yang mereka sebut dengan kultus yang telah berkembang biak dalam beberapa tahun terakhir dan unjuk rasa telah menempatkan kekuatan serta beberapa orang pemimpin sekte dieksekusi.

Pejabat pensiunan juga harus sadar akan “beberapa kegiatan yang menjadi tradisi pengikut etnik minoritas tertentu”. Mereka yang kebetulan hadir tidak ada kaitannya dengan agama, kata pejabat tersebut tanpa menguraikan lebih lanjut.

Sebelumnya Wakil Wali Kota Xiamen Li Dongliang dituntut karena kasus korupsi setelah melalui penyelidikan ditemukan dia sibuk dalam aktivitas “pertakhayulan”.

Pengawas utama antikorupsi Tiongkok di Beijing, Selasa (2/2) lalu, mengatakan wakil wali kota itu juga telah menyalahgunakan kewenangannya karena menerima suap.

Terdakwa juga menerima hadiah sebagai imbalan atas bantuan berupa dukungan, menutupi isu-isu seseorang yang tidak disebutkan namanya, mengizinkan anggota keluarganya mengambil keuntungan dari jabatannya, dan berpartisipasi dalam aktivitas pertakhayulan, kata Komisi Pusat Partai Komunis Tiongkok untuk Pengawasan Disiplin.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara