Jakarta, Aktual.com — Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menduga bahwa ada informasi yang disembunyikan pemerintah terhadap proyek kereta cepat senilai triliunan rupiah tersebut.
“Kami menganggap ada penjelasan yang disembunyikan. Ada penjelasan yang tidak lengkap dan tidak sempurna untuk dijelaskan ke masyarakat, sehingga menjadi sisa masalah di proyek itu,” kata Muzani menjawab pertanyaan aktual.com, di Jakarta, Jumat (5/2).
“Misalnya tentang permodalan, dimana awalnya ‘b to b’, dengan tidak melibatkan anggaran APBN, tetapi baru kita ketahui bahwa sebagian dari anggaran itu harus mendapatkan jaminan dari APBN,” tambahnya.
Bila seperti itu, ia menyakini dalam waktu cepat atau lambat maka proyek tersebut akan menjadi beban bagi anggaran negara. Sehingga, alangkah baiknya Presiden Jokowi menghentikan proyek meski sudah melakukan peletakan batu pertama.
“Belum lagi secara teknis seperti Amdal, dan kami juga mendapatkan penjelasan tentang monopoli penggunaan rel yang tidak sesuai undang-undang kita,” tandas ketua fraksi Gerindra itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
