Jakarta, Aktual.com – Pemerintah Indonesia diminta menghentikan kontrak karya atau menasionalisasi aset PT Freeport Indonesia (PTFI), ketimbang membeli sebagian sahamnya.
Menurut Koordinator Presidium Suropati, Aditya Iskandar, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sudah cukup lama mengeruk kekayaan alam Indonesia.
“Sedangkan benefit-nya untuk Indonesia dan rakyat Papua enggak ada sama sekali,” ujar dia, dalam diskusi di Sekretariat PP GPII, Jalan Menteng Raya No. 58, Jakpus, Jumat (5/2) malam.
Dari Rp47 triliun keuntungan, sambung Adit, sumbangsih ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya Rp2 triliun yang berasal dari royalti sebesar satu persen. “Dan selama tiga tahun terakhir, (Indonesia) belum terima deviden,” jelasnya.
Adit menambahkan, rencana divestasi saham PTFI sekira 20 persen dengan nilai hampir Rp20 triliun, juga tidak akan berdampak signifikan terhadap peran pemerintah. “Jadi caranya harus setop kontrak karya,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
