Jakarta, Aktual.com — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan, jika praktek monopoli, persaingan usaha yang tidak sehat atau lebih dikenal dengan istilah kartel seringkali dimulai dari kebijakan pemerintah yang tidak tepat.
Komisioner KPPU, Syarkawi Rauf mengungkapkan, banyak kebijakan pemerintah yang tidak tepat justru melahirkan praktek usaha yang tidak sehat.
“Kami banyak menemukan, praktek kartel bermula dari kebijakan dari pemerintah yang tidak pas, misalnya praktek kartel daging sapi, kartel bawang putih, dan dugaan kartel peternakan ayam dimulai dari kebijakan pemerintah yang tidak pas,” ujar Syarkawi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2).
Syarkawi mencontohkan pada kasus dugaan kartel peternakan ayam yang menyebabkan melonjaknya harga ayam beberapa waktu yang lalu diduga diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang dibuat di kantor Kementerian Pertanian (Kementan) terkait dengan pemusnahan parent stock ayam.
“Karena sejak September 2015 ada kesepakatan di antara pemilik parent stock atau induk bibit ayam, memusnahkan sekitar 6 juta ekor parent stock. Pemusnahan parent stock ini bisa berdampak pada kelangkaan DOC, bibit ayam,” papar Syarkawi.
Pemusnahan parent stock itu kan tentunya akan berpotensi melahirkan kartel. Menurut Syarkawi, dampak dari pemusahan Induk ayam tersebut sudah dirasakan pada kalangan peternak, yakni dari biaya produksi Rp 17 ribu menjadi Rp 20 ribu. Kenaikan harga tersebut akan berdampak pada harga ayam di tingkat konsumen.
”Nah kebijakan pemerintah seperti ini yang keliru,” tuturnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
