Jakarta, Aktual.com — Musyawarah Kerja Nasional Partai Kebangkitan Bangsa (Muskernas PKB) masih menyisakan beberapa pembahasan, namun Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah secara resmi menutup gelaran Mukernas.
Ada sembilan poin yang dihasilkan dari Muskernas PKB yang digelar hingga hari ini di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (6/2). Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding mengungkapkan poin-poin dimaksud.
“Sudah ditutup sama Ketum, Muskernas yang berlangsung hingga dini hari tadi telah memutuskan beberapa hal penting sebagai kebijakan dan kesepakatan bersama seluruh peserta Mukernas,” katanya di lokasi Muskernas, Sabtu (6/2).
Ada dua garis besar dari sembilan poin yang dihasilkan. Dua garis besar itu adalah rekomendasi atau hasil yang bersifat internal dan yang bersifat eksternal.
“Rekomendasi internal salah satunya tentang kaderisasi, penguatan manajemen partai, penguatan mesin partai, penguatan branding partai, bagaimana mengelola partai secara efisien, produktif dan sebagainya,” ungkapnya.
Untuk rekomendasi eksternal, lanjut Karding, diantaranya menyangkut perubahan UUD 1945 yakni menyangkut keberadaan DPD. Bagi pkb, sepanjang kewenangan fungsi dari DPD seperti sekarang, PKB merekomendasikan DPD dibubarkan.
“Tetapi sepanjang diberi kewenangan yang lebih baik maka kita akan setuju akan esksistensinya dikemudian hari,” kata dia.
Menyangkut rekomendasi penyelenggaraan Pilkada, PKB merekomendasikan Pilgub digelar melalui DPRD, sementara untuk Pilbup dan Pilwalkot PKB merekomendasikan tetap dilakukan oleh rakyat atau secara langsung.
Kemudian untuk kerjasama dengan Kementerian Desa dan Transmigrasi, PKB merekomendasikan keterlibatan DPW, DPD dan DPC berikut perangkatnya untuk membentuk pokja desa di seluruh wilayah. Hal ini guna mensukseskan gerakan membangun desa dari pinggiran.
Mengenai perkawinan sejenis, PKB secara tegas menolaknya. Sementara mengenai bantuan dana partai politik, PKB mendorong pemerintah meningkatkan besarannya untuk mendorong partai politik sebagai pilar demokrasi.
“Kita (juga) berkomitmen mendorong upaya pemberantasan narkoba secara riil. Dalam waktu dekat ini seluruh DPRD dan pejabat (PKB) akan lakukan test urine. Ini sebagai komitmen kita dalam pemberantasan narkoba sekaligus penguatan BNN,” ucap Karding.
Foto : Presiden Jokowi Membuka Mukernas PKB
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
