Surabaya, Aktual.com — Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) di Jawa Timur, tidak akan digratiskan lagi. Sebab, akan dilakukan pengambil alihan kewenangan dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi.
Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, mengatakan, bahwa pendidikan itu harus menyeluruh, rata dan adil. Jika satu daerah tidak gratis, maka daerah lainnya juga harus sama.
“Misalkan kota Surabaya. Kalau pendidikannya tetap ingin gratis, maka harus menganggarkan APBD untuk warganya sendiri yang bisa dimasukkan dalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).” kata Soekarwo, di Surabaya, Senin (8/2).
Menurut Sokarwo, pengambil alihan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diperkirakan peralihan ini baru akan terlaksana awal tahun 2017.
Saat ini, lanjut Sokarwo, Pemprov Jatim masih melakukan inventarisasi pengambilalihan aset. Termasuk berbagai persiapan dengan melakukan tes khusus (assessment) bagi seluruh kepala sekolah SMA/SMK se-Jatim.
Tes tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas kepemimpinan leadhership dari seluruh kepala sekolah, sehingga seluruhnya bisa menjadi sekolah unggulan.
“Nantinya tidak hanya aset, melainkan juga sekitar 30 ribu guru PNS SMA/SMK/LB se-Jatim akan beralih ke provinsi. Meski demikian, peluang untuk SMA/SMK gratis sebenarnya masih ada, asalkan kabupaten/kota tetap menganggarkan APBD untuk SMA/SMKm”, tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
