Jakarta, Aktual.com — Revisi UU KPK yang sedang digodok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai kecaman dan penolakan dari para pimpinan KPK.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi akan kembali diuji dalam menyikapi draf revisi UU KPK.
“Dapat diprediksi, jika revisi UU KPK tetap dilaksanakan dan Presiden tidak mengakomodasi masyarakat, tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden berpotensi menurun,” kata Direktur Lembaga Survei Indonesia, Hendro Satrio, di Jakarta, Senin (8/2).
Tingkat ketidakpuasan masyarakat yang mengetahui isu revisi UU KPK lebih besar dibanding masyarakat yang tidak tahu. Revisi UU KPK cenderung berdampak negatif terhadap evaluasi kinerja Jokowi.
“Saat mereka tahu revisi UU KPK, risiko kepuasan ini akan turun,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
