Rapat dengan Menteri ESDM, DPR Bahas Soal Pembagian Saham Freeport?

“Selama ini kan yang muncul di publik adalah sekaitan dengan kewajiban divestasi 10,64 persen dan pembangunan Smelter oleh PT Freeport. Dalam rapat nanti kita akan bahas tentang pembagian saham Freeport-McMoRan kepada pemerintah propinsi dan pemerintah beberapa daerah di papua dalam bentuk Share Golden,” ungkap Tony kepada Aktual.com, Selasa (9/2).

Tony mengungkapkan, selama ini PT Freeport kurang memikirkan nasib dan hak-hak pemerintah daerah Papua. Padahal PT Freeport selama ini operasinya di Papua. Sehingga pembagian saham dalam bentuk Share Golden ini menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh Freeport-McMoRan.

Pembagian saham model ini bukan berarti diberikan secara gratis, tetapi pemerintah propinsi Papua diberikan kelonggaran untuk membayar saham tersebut secara cicilan atau dari keuntungan deviden yang didapatkan dari Golden Share.

“Jadi tidak memberatkan Pemerintah di Papua. Mereka kan sulit jika harus membeli saham, uangnya memang ada tetapi jika dibelanjakan untuk beli saham Freeport tentu akan mengganggu pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari uang pemerintah setempat,” bebernya.

Dengan model Golden Share ini, pemerintah propinsi di Papua tidak perlu ikut dalam divestasi saham seperti yang diwacanakan saat ini. Karena saham yang dibagi ke pemerintah propinsi Papua berasal dari Freeport-McMoRan, bukan dari PT Freeport Indonesia.

“Kita menginginkan pembagian saham untuk pemerintah papua dan beberapa kabupaten di wilayah kerja PT Freeport minimal mendapatkan sekurang-kuranya 10 persen dari saham Freeport-McMoRan,” imbuhnya.