Jakarta, Aktual.com — Pengamat politik Rahmat Bagja mengatakan adanya konsekuensi yang akan didapat pemerintah bila Presiden Jokowi tidak menjalankan keputusan hasil rapat paripurna terkait rekomendasi Pansus Pelindo II.
Terutama, yang terdekat adalah pembahasan APBN Perubahan (APBN-P) 2016 antara pemerintah bersama DPR RI dalam waktu dekat ini.
“Ya itu resiko yang harus dihadapi pemerintahan Jokowi,” kata Rahmat, saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (9/2).
Ia mengatakan, surat tanggapan presiden terhadap rekomendasi pansus bisa diartikan seakan-akan pemerintah sudah menjalankan sebagian dari rekomendasi pansus, atau bahkan bisa juga tidak mengindahkan rekomendasi yang dikeluarkan pansus.
“Karena presiden akan beralasan perlu mempertimbangkan berbagai hal, seperti permasalahan dan kesimbangan politik,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
