Jakarta, Aktual.com – Rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) untuk menghilangkan keberadaan bahan bakar minyak (BBM) berjenis premium di Jakarta dikatakan sebagai kebijakan yang tidak memikirkan warga DKI Jakarta.
Hal itu dilontarkan oleh Bachrudin, seorang pengawas SPBU 34-13903 di Jalan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.
“Kalau emang gak dibolehkan, pasti mempersulit orang bawah,” ucapnya kepada Aktual.com di kantornya, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (9/2).
Hal itu berdasarkan pengamatannya kepada konsumen yang masih banyak menggunakan premium. Yang mana perharinya memerlukan 20 ton premiun dan hanya 4 ton pertamax serta 2,5 ton pertalite.
“Konsumen di sini kan menengah ke bawah, jadi masih pada ngisi premium. Kalau di perumahan elit tuh baru bisa pertamax doang,” imbuhnya.
Salah satu alasan Ahok untuk menghapuskan premium karena bahan bakar minyak tersebut masih disubsidi dianggap tidak tepat oleh Bachrudin. Karena menurutnya, saat ini premium sudah tidak lagi disubsidi.
“Sekarang premium kan sudah ngikutin harga minyak dunia. Harga sama pertalite juga gak beda jauh, pertalite juga karena kualitasnya lebih bagus, jadi maklum beda harga. Kalau solar iya masih diaubsidi,” tuturnya.
Namun, bilamana Ahok bersikukuh meminta pihak pertamina untuk menghilangkan premium di Jakarta, ia sebagai pegawai mengaku, hanya bisa mengikuti aturan yang berlaku.
“Saya sih ngikutin perintah saja. Tapi kalau jadi dihapuskan ya pasti gejolak (masyarakat) juga,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
