Jakarta, Aktual.com — Usulan evaluasi keberadaan DPD RI oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar disesalkan oleh Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris. Ia meminta Cak Imin agar memfokuskan diri dengan kasus ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ‘kasus kardus durian’.
Cak Imin diduga terlibat kasus suap Dana Penyesuaian dan Infrastruktur Daerah (DPID) Kemenakertrans. KPK telah memproses Sesditjen Pembinaan, Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT), I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian (Kabag) Program Evaluasi di Ditjen P2KT Dadong Irbarelawan dan pengusaha Dhanarwati.
Dalam operasi tangkap tangan kasus tersebut, KPK menyita uang senilai Rp1,5 miliar yang disimpan dalam sebuah kardus durian. KPK menduga uang itu diperuntukkan untuk Muhaimin Iskandar. Yakni sebagai komitmen ‘fee’ pengalokasian anggaran DPID empat daerah di Kabupaten Papua yang pengerjaannya dilakukan oleh Alam Jaya.
“Saya sampai hari ini masih menyesalkan, karena dalam Mukernas (PKB) itu kan telah hadir Pak Irman (Ketua DPD), makanya saya berpikir telah terjadi pembicaraan yang akhirnya ending-nya adalah penguatan DPD,” terang Fahira, kepada wartawan, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).
Menurut Fahira, maksud baik Ketua DPD RI Irman Gusma ke Mukernas PKB tidak ditanggapi secara baik oleh Cak Imin. Nyatanya hingga akhir gelaran Mukernas, PKB tetap mengusulkan evaluasi yang bisa berujung pada pembubaran DPD RI tersebut.
“Saya ingin mengingatkan kepada Cak Imin, marilah urus dulu kotak duren itu dan jangan mengurus urusan orang lain,” jelasnya menambahkan.
“Kami keberatan dan ingin klarifikasi secepat mungkin dari Cak Imin, bahwa endingnya mau sampai kemana sih. Apakah memperkuat. Karena kalau ‘ending’-nya penguatan kan isunya tidak terlalu lama berkembang,” lanjut Fahira.
Artikel ini ditulis oleh:
