Jakarta, Aktual.com — Jakarta, Aktual.com – Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai marak di awal tahun ini. Padahal pemerintah sudah banyak menerbitkan paket kebijakan ekonomi untuk menstimulus perekonomian. Hal ini membuktikan paket kebijakan itu tidak membuat nyaman kalangan investor.
“Mestinya paket kebijakan itu membuat mereka nyaman berinvestasi di Indonesia. Sehingga tidak membuat mereka berpikir untuk realokasi industrinya. Itu baru namanya efektif (paket kebijakan itu),” terang Direktur Eksekutif Indef, Enny Srihartati di Jakarta, Rabu (10/2).
Komentar Enny ini terkait maraknya PHK dari beberapa perusahaan seperti Ford, Panasonic, Toshiba, dan Chevron. Namun, dirinya menolak jika perusahaan tersebut dianggap hengkang dari Indonesia. Karena seperti Ford misalnya, tidak pernah ada pabriknya di Indonesia.
Enny kembali melanjutkan, kefektifan sebuah stimulus kebijakan itu memang diukur dari reaksi investor itu.
“Jika mereka masih membandingkan, kok masih mahal berbisnis di sini (Indonesia), sehingga mereka mulai berpikir ulang untuk kalkulasi investasi dan realokasi, berarti itu tidak efektif,” cetus dia.
Apalagi memang jika dibandingkan dengan pusat industri di Johor, Malaysia, dibanding pusat industri seperti di Jababeka, Cikarang, Tangerang, atau Karawang, maka sangat mungkin investor melakukan relokasi investasinya.
“Sekarang bayangkan, daripada mereka berada di kawasan industri di kita, ya mending milih ke Johor karena di sana langsung ke pelabuhan. Karena biaya logistiknya lebih murah,” kata Enny.
Dengan kondisi begitu, kendati ada pekat kebijakan ekonomi, efektifitasnya belum terlihat.
“Jadi, memang potensi kebijakan pemerintah yang tidak kondusif dan membuat investor hengkang itu sangat besar,” tegas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
