Jakarta, Aktual.com — Sejak awal proyek kereta cepat Jakarta – Bandung sudah mencurigakan karena tiba-tiba pemerintah memutuskan bahwa yang memenangkan proyek senilai USD5,5 miliar itu adalah China, bukan Jepang. Padahal Jepang sudah melakukan riset mendalam serta penawaran yang lebih baik.
Dari bunga pinjaman yang lebih rendah dan tenggang waktu pengembalian setelah 10 tahun. Hal inilah yang kemudian memunculkan reaksi serius dari pemerintah Jepang. Keputusan pemerintah Indonesia dipertanyakan, mengingat banyak hal yang belum dilakukan oleh Tiongkok.
Demikian disampaikan Waketum Gerindra Ferry Juliantono terkait proyek kereta cepat Jakarta – Bandung, di Jakarta kemarin, ditulis Kamis (11/2). Ia melihat kepentingan bisnis kelompok pengembang raksasa lebih mewarnai proyek tersebut, dibanding proyek kereta cepat itu sendiri.
Tanah-tanah yang dilalui rute proyek kereta cepat, menurutnya akan dikuasai oleh pengembang dengan cara pembelian melalui keistimewaan dari negara dan kemudian dibangun properti yang dijual dengan harga tinggi.
“Sebenarnya yang jauh lebih menguntungkan adalah penguasaan aset produktif berupa tanah dibandingkan keuntungan dari kereta cepat itu sendiri,” jelasnya.
Ferry meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM menjelaskan secara gamblang, perusahaan-perusahaan mana saja yang telah mendapatkan hak pelepasan tanah dari rute yang ditempuh proyek kereta cepat.
“Masyarakat tidak boleh dikelabui motif pencarian keuntungan dari korporasi ini dengan kedok kepentingan umum,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
