Jakarta, Aktual.com — Kebijakan Presiden Jokowi melalui Menteri ESDM Sudirman Said untuk mengeluarkan izin perpanjangan izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport tanpa adanya uang jaminan, menuai kecaman di parlemen.
Tidak terkecuali Politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa, yang menilai apa yang dilakukan pemerintah merupakan bukti ketidakpatuhan kepada aturan perundang-undangan, yakni UU Minerba yang melarang ekspor konsentrat.
“Dalam pemerintahan Jokowi itu, apapun dilanggar dia,” ucap Desmond, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (11/2).
Menjadi kuat dugaan, keinginan pemerintah menarik sejumlah dukungan partai politik seperti PAN, PPP, dan Golkar untuk memuluskan keinginannya yang sering kali berbenturan dengan undang-undang.
“Mereka ingin semua partai mendukung mereka (pemerintah). Kalau kita bicara soal UU pertambangan (Minerba) apa yang dilakukan oleh menteri ESDM masuk pada pelanggaran hukum, bila ada pelanggaran hukum itu kan perlu diadakan hak angket atau pansus,” ujar dia.
“Tetapi kalau pun ada Pansus apa yang terjadi, seperti Pansus Pelindo untuk memecat Rini (Soemarno), kenyataanya tidak dipecat (tidak dijalankan),” tambahnya.
Oleh karena itu, dukungan mayoritas partai politik kepada pemerintah menjadikan DPR RI kurang efektif dalam melakukan ‘cek and balance’.
“Yang jadi soal hari ini tentang ketatanegaraan, DPR ‘terbeli’ oleh Jokowi semua, DPR ini sudah tidak berguna lagi. DPR sebagai suara rakyat, bukan suara rakyat lagi. Tata aturan yang dilanggar, DPR diam saja, inilah pemerintah hari ini,” jelas Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
