Jakarta, Aktual.co —Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda), DPRD DKI M Taufik, membantah isu suap yang menerpanya terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) atau biasa disebut Raperda Zonasi.
Kata Taufik yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD, kabar tersebut tidak benar. “Saya berkali-kali katakan. Kalau memang isu suap itu ada, buktikan dong,” ucap dia, Selasa (2/6).
Lagipula, kata politisi Gerindra itu, situasi di Kebon Sirih saat ini tidak memungkinkan dewan untuk terima suap dalam bentuk apapun. Pasalnya sejumlah politisi Kebon Sirih tengah diterpa kasus UPS.
“Mana mungkin dewan mau menerima suap disaat kondisi dewan sedang diterpa kasus UPS seperti ini,” ucap Taufik.
Terkait pembahasan Raperda Zonasi, ujar Taufik, tidak ada kaitannya dengan isu suap. Sebab Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi pun, kata dia, juga sudah sepakat agar Balegda secepatnya membahas Raperda tersebut.
“Kami menyatakan sepakat untuk melakukan pembahasan raperda zonasi ini,” kata Taufik.
Kendati Taufik menjelaskan demikian, namun dari pengamatan Aktual.co, isu suap untuk meloloskan Raperda Zonasi masih jadi ‘kasak-kusuk’ sejumlah anggota dewan.
Anehnya, tidak sedikit pula para politisi Kebon Sirih yang meminta informasi soal isu suap dari wartawan yang biasa mangkal di Kebon Sirih.
Artikel ini ditulis oleh:
