Jakarta, Aktual.com — Presiden Jokowi yang mewajibkan menteri bertanggung jawab dalam mengendalikan anggaran kementerian masing-masing, mendapat dukungan dari DPR.
“Saya Setuju, ini positif. Dengan sistem baru yang didorong presiden, maka proses akan lebih mudah untuk mengontrol, mengecek, dan mengawasinya,” kata Ketua DPR Ade Komarudin, Jumat (12/2).
Menurutnya, sistem ini akan mengurangi potensi ‘raja-raja kecil’ bagi aparat birokrasi di tingkat bawah.
“Menteri memang harus bekerja dan membuat visi. Potensi korupsi pun bisa diminimalisasi karena birokrat bawah tak lagi dominan menguasai,” ujar dia.
Kendali anggaran ini sebelumnya berada di tangan dirjen, direktur dan pejabat seterusnya. Kini, kebijakan terkait anggaran langsung dipegang oleh para menteri.
Artikel ini ditulis oleh:
