1 dari 2
Seorang pengunjuk rasa memegang pamflet dalam aksinya di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (18/2). Selain protes soal kontrak karya, massa juga menuntut agar PT Freeport Indonesia berkantor di Papua, serta Direktur Utama PT Freeport Indonesia wajib orang asli Papua. ANTARA FOTO/Indrayadi TH/pd/16
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua melakukan aksi di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok II Jayapura, Papua, Rabu (18/2). Massa menuntut kontrak karya PT Freeport Indonesia tahun 2019 harus melibatkan pemerintah Papua dan Masyarakat pemilik hak ulayat. ANTARA FOTO/Indrayadi TH/pd/16
Artikel ini ditulis oleh:
Antara

















