Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mempertanyakan sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
Menteri Sudirman dikatakan dia tidak pernah berkoordinasi dengan dirinya perihal keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua.
Sikap yang ditunjukkan Sudirman ini salah satunya kemudian mengakibatkan pemerintah Republik Indonesia kerap diremehkan oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
![[]](http://www.aktual.com/wp-content/uploads/2016/02/jpg-1)
Salah satu yang mendapatkan perhatian perihal keberadaan Freeport adalah pembangunan smelter yang hingga kini tak kunjung direalisasikan.
Padahal, sesuai aturan semestinya Freeport sudah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral pada tahun 2009 lalu.
Akan tetapi, Freeport yang mengetahui kelemahan pemerintah Indonesia bergeming dan cenderung meremehkan pemerintah Indonesia.
Nyatanya smelter tidak pernah dibangun Freepot. Kelemahan dimaksud ada pada Menteri ESDM Sudirman Said.
“Freeport tahu (kalau) pemerintah Indonesia lemah. Harusnya kan dia (Freeport) sudah bangun smelter tahun 2009. Tapi dia tahu, dia ngeyel saja,” kata Rizal.
“Nanti gue (Freeport) pepetin pemerintah Indonesia, terus pemerintah Indonesia nyerah. Ketemu menteri yang doyan nyerah namanya Sudirman Said,” sambungnya.
Ditekankan Rizal, Undang-Undang Minerba tahun 2009 memang terlihat berlebihan karena mewajibkan semua tambang umum membangun smelter.
Sementara banyak perusahaan umum yang tidak sanggup memenuhinya karena biaya smelter sekitar US$ 1 – 1,5 miliar. Namun demikian, hal tersebut tidak berlaku bagi Freeport.
Perusahaan tersebut menurutnya merupakan salah satu dari tujuh perusahaan tambang di Indonesia yang seharusnya mampu membiayai pembangunan smelter.
“Freeport seharusnya melaksanakan pembangunan. Tapi kalau pejabatnya lemah, Freeport yang mengatur-atur. Jadi kebalik. Itu soal attitude perusahaan-perusahaan besar,” demikian Rizal.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
