Bandung, Aktual.com – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menolak dengan tegas pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang digagas pemerintan pusat. Selain persoalan lingkungan, proyek yang menuai pro dan kontra tersebut dinilai hanya menguntungkan segelintir kelompok saja.
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan, jika proyek tersebut prematur sebab tidak melalui kajian mendalam. Terlebih beberapa aturan dilanggar untuk membangun sarana transportasi Jakarta-Bandung ini. Salah satu persoalanannya adalah terkait Analisis Masalah Dampak Lingkungan (Amdal) atau izin lingkungan.
Ini dinilai oleh Ferry akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, khususnya yang dilalui oleh kereta api cepat itu. Seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga tegalluar yang merupakan perbatasan Kabupaten dan Kota Bandung. Sebab, seluruh kawasan yang akan dibangun merupakan daerah hijau yang tidak boleh dirusak untuk menjaga kelestarian lingkungan.
“Selain itu, jika proyek ini tetap diteruskan, sekitar 1.000 hektare lahan persawasan akan hilang. Jadi banyak aturan yang dilanggar,” kata Ferry saat berada di Bandung, Jum’at (19/2).
Menurutnya, proyek ini juga janggal karena terkesan memaksanakan dan tidak terperencana dengan baik. Bahkan, menurutnya, bukan tidak mungkin proyek tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap sebagaimana mestinya. Terlebih, rencana KA cepat ini muncul tiba-tiba sehingga menimbulkan banyak pertanyaan.
“Saat kampanye (Joko Widodo) ingin membangun poros maritim, ingin tol laut dan sebagainya. Kenapa fokusnya jadi kereta api cepat?. Jarak Bandung-Jakarta yang tergolong dekat. Kalau proyek strategis nasional itu yang memberi manfaat besar untuk masyarakat,” katanya menjelaskan.
Menurut Ferry, idealnya, perkeretaapian nasional, bisa mendahulukan daerah lain yang lebih perlu, seperti Sulawesi, Kalimantan atau daerah lain yang lebih membutuhkan karena keterbatsaan akses jalan atau sebagainya. Sebab, sejauh ini jarak Bandung-Jakarta sudah dapat ditembus dengan transportasi umum lain.
“Kami sudah mengkaji. Proyek ini 80 triliun dalam waktu 40 tahun. Bunga dari China ke kita 8 persen. Berarti setahun 4 triliun, kalau dibagi 365 hari, sehari harus ada 9 miliar (rupiah). Kami mencurigai ada kepentingan bisnis lain yang jauh lebih besar di balik KA cepat ini,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
