Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding pemerintah tak konsisten dengan rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, publik menilai seakan-akan DPR yang bersikeras untuk merombak UU di lembaga antirasuh itu.
“Yang plin plan pemerintah, mau atau tidak? Kalau mau putuskan. Kami tidak mau seolah DPR yang ngotot, tiba-tiba pemerintah keluar jadi pahlawan. Pemerintah harus jelas sikapnya,” ujar Fadli di gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/2).
Partainya sudah secara tegas menolak revisi UU KPK karena jelas-jelas bakal melemahkan KPK.
“Saya berpendapat secara pribadi ada beberapa titik yang terkait pelemahan terhadap KPK, termasuk pengawasan. Sangat masuk akal jika ada penolakan,” kata Waketum DPP Gerindra ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat ditanya mengenai sikap pemerintah terhadap revisi UU KPK mengaku sepakat jika tujuannya untuk penguatan KPK. Namun, dirinya masih menunggu finalisasi dari DPR.
“Itu masih dalam proses disana (DPR), jangan ditanyakan kepada saya,” kata Jokowi pada Kamis (11/2).
Artikel ini ditulis oleh:
