Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/1). Rapat tersebut membahas berbagai agenda seperti Blok Mahakam, Blok Masela, PT Freeport Indonesia, Lapindo hingga fit & proper test anggota BPH Migas. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./aww/16.

Jakarta, Aktual.com — Setelah mendapat banyak penolakan rencana pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang akan dibebankan kepada masyarakat, akhirnya menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said akan membebankan DKE tersebut ke Negara.

“Jadi terkait dengan Dana Ketahanan Energi, karena reaksi negatif dari masyarakat, kita tidak akan bebankan ke masyarakat. Kita akan coba usulkan ke pemerintah melalui APBN Perubahan,” kata Sudirman Said di kantor Ditjen Kelistrikan, Jakarta, Jumat (19/2).

Menurut Sudirman, meski APBN Perubahan nantinya bersifat koreksi dengan asumsi akan banyak dorongan untuk melakukan berbagai penghematan, namun dirinya optimis persoalan DKE tentunya akan menjadi perhatian khusus nantinya.

” Iya kita akui APBN-P bernada dikoreksi, banyak penghematan, tapi saya optimis DKE tetap akan diperhatikan, ” ungkapnya.

Sudirman juga mengungkapkan, harapannya tahun ini lembaga yang menangani DKE itu akan terbentuk, sehingga sistem yang ada nantinya sudah bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

” Kita tidak tuntut dan minta banyak-banyak, lembaganya dibentuk, uang ditaruh, berapapun mau 1 triliun atau 2 trilun tidak masalah,” ungkapnya.

Sudirman menyebut, untuk nilai angka yang akan diajukan pada DKE masih akan dibahas pada bulan bulan April mendatang.

” Intinya kita akanmenyatakan pada sidang kabinet minimal sistem akan jalan.Memohon untuk gagasan tahun ini sudah berjalan, belum tau yang diajukan berapa, pembahasannya April dilakukan, belum punya angka sekarang,” sebutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby