Jakarta, Aktual.com — Sebelum suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) diturunkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla kerap menyindir, bahkan menekan Bank Indonesia untuk menurunkan BI Rate-nya.
Bahkan kala itu menurut Wapres JK, BI yang independen tidak serta merta kebal dari masukan pemerintah. Justru di UU BI disebutkan kebijakan BI yang dikeluarkan itu harus mengacu ke kebijakan pemerintah.
Namun justru terkait harga bahan bakar minyak (BBM) yang relatif masih tinggi, Wapres JK malah tidak menekan Menteri ESDM, Sudirman Said untuk menurunkan harga BBM dalam negeri mengingat harga minyak dunia masih terus turun.
Menurut Staf Khusus Wakil Presiden bidang Ekonomi, Wijayanto Samirin, kalau soal BI kenapa pemerintah begitu mau untuk menurunkan BI Rate, karena BI sendiri selalu menyebutkan masih ada ruang BI Rate untuk turun.
“BI punya mekanisme sendiri untuk menurunkan BI Rate. Tapi kalau kita amati statemen BI, ada ruang untuk menurunkan BI Rate di kemudian hari yang cukup lebar. Makanya Pak Wapres JK kerap minta BI Rate diturunkan,” tutur dia kepada Aktual.com, Rabu (24/3).
Lantas, ketika ditanya kenapa Wapres JK enggan untuk meneken Menteri Sudirman agar harga BBM bisa turun sesuai penurunan harga minyak dunia, Wijayanto tidak mau berkomentar.
Dia hanya mengatakan, soal harga BBM, termasuk bagaimana perhitungannya mau naik atau turun, itu ada di tangan Menteri ESDM.
“Hitungan harga premium dalam negeri dilakukan oleh Kementerian ESDM, saya tidak berkompeten untuk menjawabnya,” dalih dia.
Dia hanya menyarankan, dengan penurunan harga minyak dunia tersebut, tentu saja ada koreksi terhadap asumsi ICP-nya.
“Dengan penurunan minyak dunia ini, angka USD40 per barrel di APBN terlalu tinggi. Maka yang pas bisa dipatok USD35 per barrel di APBN Perubahan 2016 untuk sepanjang tahun ini,” pungkas Wijayanto.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
