Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lazarus berharap Komisi VI fokus mengawasi konsorsium BUMN Indonesia yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Meskipun, proyek tersebut murni ‘bussines to bussines’ (b to B) tanpa jaminan negara.
“Untuk kontrol BUMN bukan domain kami. Mudah-mudahan komisi VI juga akan melakukan pengawasan yang tepat terhadap BUMN yang terlibat dari konsorsium kereta cepat tersebut,” ujar Lazarus di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2)
Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan terkait kereta cepat, Lazarus memastikan sudah sejauh mana proyek itu berjalan. Meski mengaku mendukung, Politikus PDIP ini tetap menyoroti tahapan-tahapan yang tak sesuai dengan regulasi.
“Kita lihat sejauhmana Menhub turut mempercepat pembangunan kereta cepat. Tentu dengan tidak mengabaikan ketentuan yang ada,”
“Prinsip semua mendukung selama mengacu pada perpres 107 tahun 2015 bahwa seluruh pembiayaan tak gunakan APBN dan pemerintah tak memberikan jaminan apapun,” katanya.
Pihaknya akan mengadakan rapat gabungan dengan komisi-komisi mitra terkait untuk membahas permasalahan kereta cepat ini sebelum persetujuan perizinan dari Menhub.
“Ada kemungkinan rapat gabungan sebelum di tandatangani persetujuan lengkap dari Menhub, karena masih awal. Pembebasan lahan aja masih 5 km dari 142 km,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
