Jakarta, Aktual.com — Revisi UU Migas yang masuk prolegnas tahun ini dan sedang berlangsung pada tahapan naskah akademik yang kabarnya juga sudah selesai mesti dibuka ke publik secara terang benderang.
Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaen dalam siaran persnya yang diterima aktual.com.
Ferdinand mengungkapkan, DPR dan Pemerintah jangan main kucing-kucingan atau main petak umpet dengan publik untuk memuluskan agenda tertentu yang akan merugikan negara ke depan tapi menguntungkan bagi oknum-oknum atau pihak di DPR dan Pemerintah serta pihak lain yang mencoba meraup sesuatu dari proses revisi UU MIGAS ini.
“Naskah akademik dan draf revisinya harus dibuka ke publik, tidak boleh ditutupi. Ini harus jelas, naskah akademiknya disusun oleh siapa, proses penunjukan penyusunan naskah itu seperti apa, ini harus jelas dan transparan supaya tidak ada kebohongan yang disuguhkan kepublik seolah olah kebenaran,” ungkapnya, Jumat (26/2).
Menurut Ferdinand, Lebih baik UU tersebut tidak direvisi daripada nanti kedepan malah semakin membuat sektor migas berantakan hanya karena memenuhi target target pihak tertentu yang hanya berpikir keuntungan sepihak dan kelompoknya tanpa memikirkan nasib bangsa.
EWI mencurigai ada proses yang tidak sehat dalam revisi UU MIGAS ini. Ada pihak yang sedang bermain menjadi sponsor gelap untuk menggiring UU Migas nantinya menguntungkan kelompok mereka.
Ini berbahaya jika UU Migas hasil revisi nanti malah menguntungkan asing dan membuat negara kita lemah dan tidak mampu melindungi masyarakatnya dari kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Poin utama yang sangat kontroversial dan jadi bahan permainan disini adalah tentang Nasional Gas Company dan BUMN Khusus di sektor Hulu serta BUMN di hilir. Point ini jadi isu paling seksi karena menyangkut bagi bagi hasil dan bagi bagi jabatan. Pemikiran yang hanya menguntungkan diri dan kelompok tanpa memikirkan nasib bangsa kedepan,” bebernya.
EWI meminta kepada DPR dan Pemerintah agar membuat konsep yang sudah terbukti sukses di banyak negara, jangan tiru model yang tidak jelas seperti pemisahan BUMN Hulu, Hilir dan Gas.
Ini akan menambah keruwetan sektor migas yang saat ini sangat ruwet. Konsep yang baik bagi kita kedepan adalah konsep holding, satu BUMN sektor migas.
Sektor hulu, hilir serta gas dan energi lainnya semua dilakukan oleh anak usaha. Ini akan membuat BUMN Migas kita besar dan mampu lebih besar dari negara lain, yang penting pengawasan diperketat untuk menghindari segala kemungkinan yang menyimpang.
“Ini konsep yang paling ideal, tidak ruwet dan memudahkan bangsa mengawasi sektor ini. Maka itu kami himbau kepada DPR dan PEMERINTAH untuk tidak main main dengan negara. Jangan hianati negara ini demi keuntungan sepihak dan kelompok,” imbuhnya.
Ferdinand melanjutkan, Ini negara besar bukan negara yang boleh diperjual belikan demi kepentingan pribadi. Presiden Jokowi harus tegas dengan hal ini, jangan ikut ikutan merusak negara ini.
“Ingat konsep Trisakti adalah kedaulatan dan kemandirian bukan hidup dari pemberian asing berkedok investasi,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
