Jakarta, Aktual.com — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla serius mendorong peningkatan infrastruktur kelistrikan di Tanah Air. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang baru saja diteken pada akhir Januari lalu.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah meresmikan secara langsung Program 35 ribu MW di Bantul, Jawa Tengah. Sejak pencanangan, PLN langsung mengebut pengerjaan program peningkatan elektrifikasi untuk Indonesia tersebut.
PLN juga telah berkoordinasi dengan institusi terkait untuk segera menyelesaikan proyek pembangunan pembangkit 35.000 MW (Megawatt) dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 kms (kilometer sirkit) dengan tepat waktu.
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian pun mengadakan sosialisasi mengenai tindak lanjut Perpres no. 4 tahun 2016 di Lobby Lounge Bimasena Klub, Jakarta. Sosialisasi ini diikuti beberapa institusi yang terkait ketenagalistrikan, salah satunya PLN.
Sosialisasi Perpres No.4/2016 pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada instansi, sekaligus menindaklajuti pelaksanaan upaya percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan mengutamakan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
Untuk itu, Pemerintah Pusat menugaskan PLN dengan memberikan dukungan berupa penjamin, percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian masalah hukum yang dihadapi dalam keseluruhan Proyek 35.000 MW. Dengan adanya Perpres No. 4/2016, diharapkan pembangunan mega proyek yang ditargetkan selesai pada 2019 ini dapat terealisasi sesuai rencana.
Dalam paparan mengenai kemajuan Proyek Pembangunan Kelistrikan 35.000 MW, Amir Rosidin menyebutkan bahwa nilai investasi Proyek 35.000 MW sebesar 72.942 juta USD. Dari nilai tersebut, sebesar 40 persen (29, 2 juta USD) merupakan komponen produksi dalam negeri.
“Ini merupakan nilai investasi yang tinggi dan akan menimbulkan multiplier effect yang bagus untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Oleh karenanya, dibutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk kesuksesan program ini. Kami tentu menyambut baik adanya Perpres No. 4 tahun 2016.Dukungan Pemerintah sangat tinggi dalam keberhasilan program peningkatan rasio elektrifikasi tanah air,” ujar Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN (Persero) Amir Rosidin, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (27/2).
Adapun perincian pembangunan mega proyek ini adalah dengan membangun 402 pembangkit listrik sebesar 42.940 MW, 732 paket transmisi sepanjang 46.597 kms, dan 1.375 gardu induk berkapasitas 108.789 MVA. Hal ini juga didukung dengan jumlah tenaga kerja langsung sebanyak 650.000 orang dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 3 juta orang.
“Hingga Juni 2016, kami memiliki target penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) sebesar 15.533 MW atau 37 proyek yang akan dikerjakan oleh PLN. Namun, pada praktiknya masih ada beberapa kendala di lapangan yang diharapkan dapat diselesaikan dengan Perpres No. 4 Tahun 2016,” tambah Amir.
Harapan seluruh elemen masyarakat sangat tinggi terhadap Perpres No. 4 Tahun 2016 karena dapat membantu proses percepatan pembangunan ketenagalistrikan demi memenuhi kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diharapkan pula agar seluruh stakeholders yang terlibat, mulai dari pemerintah, masyarakat, serta para investor dapat mengetahui dan mengimplementasikan Perpres ini, sehingga Proyek 35.000 MW dapat bergerak tanpa hambatan.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
